Tingkatkan Pemahaman tentang GEDSI, 20 Pegawai LPKA Klas I Kutoarjo Ikuti Pelatihan

PURWOREJO. Sebanyak 20 pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo mengikuti kegiatan pelatihan tentang Gender, Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) di gedung PKPRI Kabupaten Purworejo, Kamis (13/10/2022).Perempuan, anak dan penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus. Dan Anak Binaan masuk dalam kategori kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus selama menjalani masa pembinaan. Pada saat membuka kegiatan tersebut, Kepala LPKA Klas I Kutoarjo, Hari Winarca menyampaikan pelatihan GEDSI sangat bagus karena berkorelasi dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan seperti dalam pasal 3 yang menyebutkan Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotongroyong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

"Dalam menjalankan tugas, seorang petugas pemasyarakatan salah satunya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan antar Anak Binaan (nondiskriminasi), dan pelatihan GEDSI ini bisa meningkatkan pemahaman para petugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Anak Binaan, keluarganya, mahasiswa atau akademisi termasuk stakeholder, " jelas Hari Winarca.

Baca juga: Hadir di Pelantikan Pengurus PII Pusat, Menteri PUPR: Harus Kerja Keras Selesaikan Tugas Negara

Pelatihan GEDSI merupakan hasil kerjasama LPKA Klas I Kutoarjo dengan PKBI Daerah Jawa Tengah. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari yaitu Kamis (13/10) dan Jum'at (14/10) dengan narasumber Nur Hasyim, M.A Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang.

Pelatihan dikemas menarik dengan melibatkan langsung peserta melalui simulasi, diskusi dan presentasi sehingga mudah dipahami. Narasumber Nur Hasyim mengungkapkan pemahaman akan gender, sex, disabilitas dan sosial inklusi tidaklah mudah, karena hanya dengan teori semata akan sulit dipahami. Dengan pemahaman yang menyeluruh apalagi dengan adanya paradigma baru tentang definisi disabilitas sesuai ketentuan dengan WHO nantinya lebih mudah diimplementasikan dalam program pelayanan, pembibingan dan pembinaan Anak Binaan di LPKA Klas I Kutaorjo.(DW)

Baca juga: Menkominfo Adopsi Teknologi Dorong Tingkatkan Keterampilan Digital